Aceh timur .wp.com .Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Ronny Hariyanto, kembali melontarkan kritik tajamnya terhadap pelaksanaan Bimtek aparat desa di salah satu hotel mewah di Idi Rayeuk, Aceh Timur, yang menggunakan dana desa di tengah maraknya pandemi covid 19, tahun ini.
Namun kali ini, Ronny kembali meminta masyarakat, untuk memperketat pengawasannya terhadap para kepala desa yang telah mengikuti kegiatan tersebut dengan membayar biaya Rp.5 juta per orang/aparat desa, dan dikalikan 4 orang per desa, atau rata - rata sekitar Rp. 20 juta/ desa (meskipun dikatakan tidak wajib ikut), yang diserahkan kepada panitia acara bimtek tersebut.
" Meski pun sudah banyak penolakan masyarakat, bahkan sudah didemo mahasiswa dan LSM, bahkan sempat diwarnai aksi saling lapor polisi, tapi kegiatan itu tetap dilanjutkan juga, dan terkesan dipaksakan di tengah pandemi ini, sedangkan masyarakat miskin lebih butuh biaya itu di desa, jadi sekarang kita minta masyarakat untuk mengawasi super ketat, minimal mengawasi para geuchiknya yang sudah ikut bimtek itu, ditanyakan LPJ nya dan coba dicek apa saja hasil dan perubahan mereka ikut bimtek itu, kalau sama saja tidak ada perubahan di desa dalam 2-3 bulan kedepan, sebaiknya segera diganti saja geuchiknya, itu artinya uang ikut bintek itu sia - sia saja," kata Ronny, Jumat 27 November 2020.
Dia juga menghimbau masyarakat untuk mulai mengawasi secara ketat, semua kegiatan yang menggunakan dana desa, terutama kinerja para aparat desa, di 513 desa di Aceh Timur.
" Jangan biarkan lagi ada aparat desa yang menggunakan dana desa seenaknya, bahkan ada yang melakukan penyimpangan ratusan juta, baru ketahuan ketika dia mau ditangkap, itupun kalau ada yang desak, dana desa itu tujuannya untuk kemajuan desa dan masyarakat, bukan milik pribadi atau kelompok yang terkuat di dalam desa, apalagi untuk dihambur - hamburkan di luar desa untuk kepentingan yang tidak jelas," ketus putera Idi Rayeuk, berdarah Aceh - Minang itu.
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu, mengajak semua pihak untuk lebih ketat lagi mengawasi penggunaan dana desa, di Aceh Timur khususnya.
" Kita tak bosannya mengajak seluruh elemen sipil, mahasiswa,LSM, wartawan yang idealis dan terutama pemuda desa, juga emak - emak, mengawasi setiap penggunaan dana desa di desa mereka masing - masing, juga kinerja aparat desanya, dan jika ditemukan adanya penyimpangan, langsung lapor pihak berwajib saja, tidak perlu ragu - ragu, sebab itu uang negara,, dan ini semua demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Timur" cetus aktivis HAM itu.
Ronny juga mendesak pihak panitia kegiatan segera mempublis laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut sedetail mungkin ke ruang publik, agar lebih transparan dan dapat dipahami masyarakat luas dan dikoreksi.
" Yang kita kritik pada bimtek itu adalah penggunaan dana desa yang terlalu besar, jadi kita mendesak panitia kegiatan untuk segera mengumumkannya ke publik, sebab itu anggaran desa, anggaran publik, jadi publik perlu tahu, terutama berapa anggaran yang sudah dihimpun dan digunakan, kemana saja dihabiskan, ini harus ada, jangan dianggap enteng, sebab akan kami pertanyakan terus sampai kapanpun, bila perlu dengan demonstrasi melibatkan masyarakat luas nantinya," ujar Ronny.
Aktivis HAM itu juga sangat mengherankan, diamnya sejumlah pihak di Aceh Timur, yang seharusnya lebih kritis mengawajsi penggunaan dana yang sempat ditentang masyarakat luas itu.
" Heran sekali kita, banyak media yang mulanya ramai memberitakan dan mengkritisi bimtek, kini sudah banyak diam, LSM juga ada yang sudah diam, bupati diam, pihak pemkab diam, DPRK diam, pihak yang bertugas mengawasi dana desa seolah semuanya diam, entah kenapa semua sudah terdiam sekarang, ada apa dengan mereka ini,, padahal lucunya lagi, bintek itu terkesan dilanjutkan juga dengan cara diam - diam," pungkas alumni Universitas Ekasakti tersebut menutup keterangannya.