PADANG .Wp.COM.Permasalahan kemiskinan dan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang dibahas pada agenda Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia (Forsesdasi), Senin (19/12/2022) yang dilaksanakan di Sumatera Barat, di Hotel Santika Padang.
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, kemiskinan masih menjadi problem yang dihadapi oleh berbagai daerah termasuk negara di belahan dunia.
"Ini merupakan tujuan utama kami untuk menghilangan kemiskinan dan kelaparan dalam agenda pembangunan berkelanjutan," kata Gubernur Sumbar.
Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Rata-rata masyarakat dengan status itu adalah lansia atau disabilitas.
Menurut dia, lansia dan disabilitas bukan masyarakat yang produktif, sehingga salah satu solusi yang bisa diambil untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan sistem subsidi.
"Peran Baznas sangat dibutuhkan dengan berikan subsidi, maka lebih pas memaksimalkan fungsi Baznas, karena warga tidak mampu masuk dalam yang berhak menerima zakat," ujarnya.
Gubernur Sumbar minta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar maupun kabupaten/kota bisa memaksimalkan perannya untuk membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Sumbar menjadi nol persen pada 2024.
"Kita telah melakukan koordinasi dan mengsinergikan program dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan Baznas, termasuk dengan BUMD dan BUMN. Insya Allah apa yang diinginkan bisa kita tuntaskan," harapnya.
Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan masih membutuhkan strategi dan pendekatan-pendekatan yang ekstrem sehingga program pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan dengan optimal.
Salah satu strategi dan pendekatan yang dapat dilaksanakan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara massive pada seluruh tingkatan pemerintahan.
"Maka sebab itu kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan," ucapnya.
Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar tidak mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan pegawai.
"Kenapa!, karena keterbatasan anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada anggaran pusat," tutur Mahyeldi.
Permasalahan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Gubernur Mahyeldi berharap dengan hadirnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dapat memberikan solusi permasahan P3K ini.
"Kita ingin agar tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena yang memetapkan pusat," pintanya.
Oleh karena itu melalui forum ini sangat besar harapan kami kiranya dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021.
Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.
"Tadi Gubernur Sumbar telah menjelaskan, bahwa Indikator dari kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu perkapita/hari. Ini masih banyak kita jumpai, terutama pada kota kota besar," sebut Suhajar.
Suhajar juga mengatakan, Kemendagri mendorong Pemda agar program-program BAZNAS menjadi gerakan masif di seluruh penjuru Republik Indonesia. Zakat yang terkumpul tersebut nantinya dapat membantu kemaslahatan umat terutama dalam pengentasan kemiskinan.
"Hal ini sangat penting mengingat masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang hidup miskin dan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim," ujarnya.
Pemerintah pusat berharap pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan secara bahu-membahu. Apalagi urusan pengentasan kemiskinan melalui dukungan BAZNAS akan mempertemukan cita-cita setiap kepala daerah untuk membantu orang miskin.
"Saya setuju apa yang disampaikan Gubernur Sumbar masyarakat yang penyandang miskin ekstrim, adalah masyarakat paling miskin yang wajib kita bantu," kata Suhajar.
Untuk itu perlu sinergitas yang kuat, selain menggerakkan seluruh pegawai, kemudian Pemda bisa dorong BUMD, dan pihak swasta turun bersama mengetaskan kemiskinan di daerah.
Pada kesempatan itu, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si juga menyampaikan banyaknya ketidakhadiranya Srkda pada forum ini.
Alasannya, karena tugas dasar Sekda, yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sekda memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah.
"Sekda, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya fungsi dasar sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator. Sekda merupakan posisi yang strategis," kata Lalu Gita.
Forsesdasi merupakan wadah partisipasi Sekda guna merumuskan berbagai kebijakan nasional terkait dengan Pemerintahan Daerah sekaligus memberikan ide dan solusi dalam pelayanan pada masyarakat.
"Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda- beda. Maka, hari ini kita akan membahas dua fokus, yaitu permasalahan Kemiskinan dan P3K," ulasnya.
Menurutnya melalui forum ini dapat menginventarisir permasalahan, peraturan maupun penerapannya di daerah, agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.
"Mudah mudah forum ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan sesuai apa yang kita inginkan bersama," ujarnya.
Acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah se Indonesia juga dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Dr. Ir. Alex Denni, M.M, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Ir Suprayitno, MA dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Biro Organisasi, Komisariat Wilayah Seluruh Indonesia, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. (nov)