Ketua DPR RI, Bamsoet: Korupsi Menurun, Kasus Berita Hoaks Marak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="Ketua%2BDPR%2BRI%252C%2BBamsoet-%2BKorupsi%2BMenurun%252C%2BKasus%2BBerita%2BHoaks%2BMarak" height="427" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQbFj9p31I-9NZ6wfbdcG5zr5JTbWER6ObjQJC3UIDA7Ksfi6M7rVLiZFEi8emHf20KRu8sMa_KWtX4LMoFRe56BAcw1eCBenS7_YXXlhfUtTX0uS6Av88nu374HINNmEBhje319ed9bEW/s640/Ketua+DPR+RI%252C+Bamsoet-+Korupsi+Menurun%252C+Kasus+Berita+Hoaks+Marak.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto :Jaka/rni)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br />JAKARTA.<b>WP-</b> Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa jumlah penindakan kasus korupsi sepanjang 2018 menurun cukup signifikan. Baik aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah (berkekuatan hukum tetap) hingga eksekusi, semuanya mengalami penurunan. Namun, Polri cukup disibukkan oleh kegiatan masyarakat melaporkan kasus hoaks dan ujaran kebencian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bamsoet, sapaan akrabnya menjelaskan, jumlah penyelidikan korupsi turun 38,2 persen, dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Jumlah penyidikan turun 29,8 persen, dari 121 kasus menjadi 85 kasus. Angka penuntutan juga turun hingga 51,5 persen. Tetapi, sudah terbukti juga bahwa informasi atau berita hoaks menjadi ancaman nyata dalam masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kendati diklaim menurun, masyarakat merasakan bahwa Korupsi masih marak. Apalagi, sepanjang tahun ini, tersangka koruptor yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup banyak dari unsur atau oknum kepala daerah. Sudah barang tentu kasus-kasus itu menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi,” jelas Bamsoet, dilansir dari situs resmi DPR RI , Jumat (28/12/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bamsoet beranggapan bahwa 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi, tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT), yakni 28 operasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif,” tegas legislator Partai Golkar itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, saat ini menurutnya Indonesia harus mewaspadai masifnya berita hoaks dan ujaran kebencian. Hal itu diperkuat oleh data Divisi Multimedia Humas Mabes Polri yang telah memonitor sebanyak 3.500 berita hoaks per hari. Sedangkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 18 tersangka dugaaan SARA dan ujaran kebencian sepanjang tahun 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Hoaks dan ujaran kebencian berpotensi merusak keamanan dan ketertiban umum. Siapa pun pelakunya harus ditindak. DPR mendorong semua unsur penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menindak pembuat dan penyebar hoaks serta ujaran kebencian,” tukas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Parlementaria/eps/sf</div>

Ketua DPR RI, Bamsoet: Korupsi Menurun, Kasus Berita Hoaks Marak

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto :Jaka/rni) JAKARTA. WP- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa jumlah penindakan kasus koru...

Baca selengkapnya »

Pimpinan DPR Dorong Aparat Antisipasi Kemungkinan Terburuk Akibat Manuver Politik

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="Pimpinan%2BDPR%2BDorong%2BAparat%2BAntisipasi%2BKemungkinan%2BTerburuk%2BAkibat%2BManuver%2BPolitik" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrUrU1tCf76MS2fXOm4e74VyDtWJh0vBAfsIQC7Lwy0Vfd8DeI-tmFwC7yFE8MBtzzwU7iSPuKmIXerYuHueunFPOjxztMyL5eTs7oWolwfs3X2Mo6zUfhNPFEVXQkfk1RfcYwHui8vkYK/s640/Pimpinan+DPR+Dorong+Aparat+Antisipasi+Kemungkinan+Terburuk+Akibat+Manuver+Politik.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto : Dok/Man)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> JAKARTA.<b>WP-</b> Pimpinan DPR RI mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN)  untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver-manuver politik. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, manuver politik oleh siapapun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadudomba kelompok-kelompok masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dilansir dari situs resmi DPR RI, Jumat (28/12/2018), Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta semua pihak menahan diri menuju pelaksaaan Pilpres-Pileg 2019 dan memberikan ruang dan waktu yang kondusif bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan serta mengelola keberlanjutan pembangunan nasional.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pada saat bersamaan, para politisi pun diberi ruang dan waktu untuk melakukan persiapan melakoni Pilpres-Pileg  2019. Namun, persiapan maupun manuver politik dari para kontestan hendaknya tidak merusak kondusifitas. Sebaliknya, para kader partai politik berkewajiban memelihara iklim yang kondusif. Jika hal ini terwujud, dunia akan melihat Indonesia yang solid,” ungkapnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di sisi lain, menurut legislator Partai Golkar itu, akselerasi pembangunan dalam tiga tahun terakhir telah membuahkan banyak keberhasilan. Namun, karena perekonomian global selalu dinamis, rentetan keberhasilan pembangunan nasional itu selalu menghadirkan tantangan baru, termasuk pada tahun 2019 mendatang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bamsoet menilai, Indonesia harus melanjutkan upaya memperkuat pondasi dan sendi-sendi makro ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, serta kemampuan dan kesinambungan fiskal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pihaknya juga menyoroti rangkaian gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor telah terjadi di sejumlah daerah, akhir-akhir ini. Berdasarkan kecenderungan itu, Pimpinan DPR RI mendorong semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan mitigasi bencana. Efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan untuk meminimalisir korban dan kerugian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sangat penting bagi semua BPBD untuk melakukan komunikasi yang intens dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat guna mengetahui berbagai kemungkinan.  DPR berharap, BPBD di semua kabupaten/kota mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga membutuhkan bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Parlementaria/rnm/sf</div>

Pimpinan DPR Dorong Aparat Antisipasi Kemungkinan Terburuk Akibat Manuver Politik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto : Dok/Man) JAKARTA. WP- Pimpinan DPR RI mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian ...

Baca selengkapnya »

Peggi Patricia Pattipi: Legislator Dorong Pembangunan Pariwisata di Area Bekas Tambang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI8V8Z5EdBap6PVzmLYJmZODqVKZ2QjM95FKU2xRstww-m-RzA7XhUWUS0JIfFkgt2Ts210X2Ygz0YL1ToLqpemZ7Xoky88qnJldyn2oqfkRXTRGKl2bTJZYSUR2U4DMgXEjyCZuV-flTo/s1600/Peggi+Patricia+Pattipi-+Legislator+Dorong+Pembangunan+Pariwisata+di+Area+Bekas+Tambang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="334" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI8V8Z5EdBap6PVzmLYJmZODqVKZ2QjM95FKU2xRstww-m-RzA7XhUWUS0JIfFkgt2Ts210X2Ygz0YL1ToLqpemZ7Xoky88qnJldyn2oqfkRXTRGKl2bTJZYSUR2U4DMgXEjyCZuV-flTo/s640/Peggi+Patricia+Pattipi-+Legislator+Dorong+Pembangunan+Pariwisata+di+Area+Bekas+Tambang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patricia Pattipi. (Foto: Erman/od)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br />JAMBI.<b>WP-</b> Salah satu perusahaan tambang batubara yang ada di Provinsi Jambi, PT. Nan Riang yang terletak di Kabupaten Batanghari, dalam kurun waktu empat tahun ke depan akan berakhir kontrak kerjanya. Untuk itu, Pemerintahan Provinsi Jambi bersama dengan pihak perusahaan diminta agar segera  menjadikan areal tersebut sebagai salah satu destinasi wisata.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patricia Pattipi setelah melakukan peninjauan langsung ke areal tambang milik PT. Nan Riang dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi, Selasa (18/12/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita melihat lokasi perusahaan tambang tersebut ada potensi wisata dari lubang-lubang bekas galian tambang batubara. Untuk itu pemerintah daerah setempat, provinsi maupun kabupaten agar bekerjasama dengan PT. Nan Riang untuk menjadikannya daerah wisata, sebelum perusahaan tersebut selesai masa kontraknya di Indonesia," pinta Peggi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan dibangunnya objek wisata di atas lahan bekas tambang, legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini akan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari. "Pariwisata di Batanghari bisa tumbuh dan tentu menambah income untuk membangun daerah sendiri," tambah Peggi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bila bekerjasama dengan PT. Nan Riang bisa diwujudkan, pemerintah tidak perlu menyisihkan atau menganggarkan melalui APBD untuk membangun daerah wisata. Bila dimulai dari sekarang, maka empat tahun lagi bertepatan dengan selesainya masa kontrak perusahaan tersebut, daerah wisata pasca tambang pun sudah siap dan bisa berjalan dengan baik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> PT. Nan Riang sendiri mengakui secara serius menjalankan kegiatan pasca tambang. Terbukti, sudah ditanamnya pohon-pohon produktif, pohon-pohon keras, pohon durian, rambutan serta buah-buahan lainnya di areal pertambangan. Di beberapa titik, yang tadinya gersang mulai didatangi burung-burung dan satwa lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Parlementaria/es/mp</div>

Peggi Patricia Pattipi: Legislator Dorong Pembangunan Pariwisata di Area Bekas Tambang

Anggota Komisi VII DPR RI Peggi Patricia Pattipi. (Foto: Erman/od) JAMBI. WP- Salah satu perusahaan tambang batubara yang ada di Provi...

Baca selengkapnya »

Ke Padang, Komisi VII Tinjau Pengelolaan PLTU Teluk Sirih

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeP48ttuwdWPqp1AIBqMSYjSV9hL5U4wGtkQYzyLMKgNPdQlBZwtxuxHaX5XRpf-c572V30-C5G96mLhSJlk1JqJUjVJ5dDWrKNs-CoJuaWhqzof4dj8CsOCZ8FYmJJBUWFNhD_FR0L14/s1600/Ke+Padang%252C+Komisi+VII+Tinjau+Pengelolaan+PLTU+Teluk+Sirih.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="500" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDeP48ttuwdWPqp1AIBqMSYjSV9hL5U4wGtkQYzyLMKgNPdQlBZwtxuxHaX5XRpf-c572V30-C5G96mLhSJlk1JqJUjVJ5dDWrKNs-CoJuaWhqzof4dj8CsOCZ8FYmJJBUWFNhD_FR0L14/s640/Ke+Padang%252C+Komisi+VII+Tinjau+Pengelolaan+PLTU+Teluk+Sirih.jpeg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;">Tim Kunker Komisi VII DPR RI  saat meninjau jetty PLTU Teluk SIrih, Padang, Sumatera Barat. (Foto: Ran/Ray)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Padang(SUMBAR).<b>WP-</b> Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu PLTU terbaik yang ada di Indonesia. Dari hasil peninjauan yang dilakukannya bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, PLTU ini dikelola dengan baik.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “PLTU yang kita kunjungi ini adalah PLTU yang terbaik dan kita lihat memang cukup bagus. Kita ingin memastikan hal itu. Dari hasil kunjungan lapangan, kita confirm bahwa PLTU ini terkelola dengan baik. Mudah-mudahan bisa terus terjaga, dan oleh PLN akan terus di-upgrade,” kata Gus Irawan usai memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Teluk Sirih, Padang, Sumbar, Selasa (18/12/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Legislator Partai Gerindra ini juga mendapat informasi, selama ini ada kendala ombak-ombak yang terlampau besar, sehingga kapal-kapal tongkang pembawa batu bara tidak bisa merapat ke dermaga atau jetty di PLTU Teluk Sirih. Akibatnya, menjadi sulit untuk menampung batu bara agar tidak terkena hujan. Padahal jika batu bara terkena air hujan, pemanfaatannya menjadi tidak maksimal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pembangunan PLTU Teluk Sirih menghabiskan dana Rp 2,3 triliun dan merupakan proyek PLTU teknologi China terbaik di Indonesia, dibanding produk China lainnya. Oleh karena itu, lanjut legislator dapil Sumatera Utara ini, Komisi VII DPR RI tertarik untuk melihat secara langsung PLTU Teluk Sirih. PLTU ini menjadi bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik nasional dengan target penyediaan total energi baru mencapai 10.000 MW.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto memberi catatan penting pada pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash (FABA) PLTU Teluk Sirih yang dapat dimanfaatkan 90 persen oleh PT. Semen Padang. Menurutnya, ini juga menjadi catatan di seluruh PLTU di Indonesia, terkait besaran pemanfaatan FABA oleh industri-industri lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kemudian, ini adalah PLTU yang menggunakan bahan baku batu bara low calorie, yang didatangkan cukup jauh. Batu bara low calorie ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan sistem dapat berlangsung dengan baik,” apresiasi legislator PDI-Perjuangan ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Daryatmo juga melihat, PLTU Teluk Sirih ini termasuk dalam koneksi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan menambah kapasitas terpasang, sehingga melebihi jumlah kapasitas rencana interkoneksi Sumatera yang segera terwujud. Harapannya, kelebihan-kelebihan kapasitas itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kesempatan ini, Daryatmo juga memberikan catatan mengenai data rasio elektrifikasi yang biasanya mengacu pada jumlah kepala keluarga (KK), namun kini mengacu pada rasio desa. Menurutnya, istilah baru ini harus diklarifikasi kepada Komisi VII DPR RI. Menurutnya, dengan menggunakan istilah rasio desa, jangan menjadi penonjolan lain dan menggeser rasio elektrifikasi yang selama inib berbasiskan kepada KK.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “55 juta KK yang kita peroleh dari data lama itu harus diperbarui dan harus di-update lagi dengan sebaik-baiknya, agar basis KK menjadi pendekatan untuk menghitung rasio elektrifikasi, baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya di Pulau Mentawai, Sumatera Barat ini,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> PLTU Teluk Sirih milik PLN dengan kapasitas 2×112 megawatt ini menghasilkan limbah dari pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) sekitar 50 ton sehari, yang merupakan bahan baku produksi semen. PLTU ini  menggunakan sistem kerja Circulating Fluidized Bed (CFB), sehingga batu bara tidak dibakar langsung untuk untuk menciptakan uap, namun dicampur dengan pasir silika serta kapur untuk menghantarkan panas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> PLTU Teluk Sirih membutuhkan batu bara mencapai 1,2 juta ton/tahun, dengan kalori 400 kcal/kg, serta membutuhkan silika mencapai 7 ton perjamnya. Pembangkit ini telah terkenoksi ke dalam sistem kelistikan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) untuk komersial sejak Februari 2014. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Parlementaria/ran/sf</div>

Ke Padang, Komisi VII Tinjau Pengelolaan PLTU Teluk Sirih

Tim Kunker Komisi VII DPR RI  saat meninjau jetty PLTU Teluk SIrih, Padang, Sumatera Barat. (Foto: Ran/Ray) Padang(SUMBAR). WP- Ketu...

Baca selengkapnya »

Komisi II DPR RI Ungkap Usaha Perbaiki Pemberian Izin HGU Perkebunan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6EvnsLDFeUi7EVtZpsYUOvg2LFBMpzVH1530v7bJsZ4Qx10wzhQg8_Q2xuuJpgsiMmGcdL-w9DqmRcdSZgS6uKdxf1JpD7LBx_szEwz49fvjwaZvVfZoOb7DbiaBrq1AumuS0UgtZ8SyV/s1600/Komisi+II+DPR+RI+Ungkap+Usaha+Perbaiki+Pemberian+Izin+HGU+Perkebunan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="500" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6EvnsLDFeUi7EVtZpsYUOvg2LFBMpzVH1530v7bJsZ4Qx10wzhQg8_Q2xuuJpgsiMmGcdL-w9DqmRcdSZgS6uKdxf1JpD7LBx_szEwz49fvjwaZvVfZoOb7DbiaBrq1AumuS0UgtZ8SyV/s640/Komisi+II+DPR+RI+Ungkap+Usaha+Perbaiki+Pemberian+Izin+HGU+Perkebunan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;">Suasana pertemuan antara Komisi II DPR RI, Mitra Kerja dengan SKPD dan Jajaran Badan Pertanahan di Kantor Pertanahan Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Jumat (2/11). (Foto: Deny S/Humas)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bandar Lampung(LAMPUNG).<b>WP-</b> Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja, salah satunya yaitu Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Lampung, Jumat (2/11).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, diterima oleh Pelaksana Tugas (plt) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat di ruang rapat Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sambutannya, Herman Khaeron mengatakan kunjungan kerja kali ini berbeda dengan kunjungan kerja sebelumnya. Ada tahapan proses persiapan dan evaluasi yang sudah disepakati oleh Komisi II dan seluruh mitra kerja. “Tolong dipersiapkan sebaik-baiknya, karena kehadiran kami kensini membawa kepentingan rakyat,” katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menyoroti masalah pertanahan di Provinsi Lampung, Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi II berusaha memperbaiki pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang dianggap lebih menguntungan pihak swasta dan kurang menyejahterakan rakyat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami, Komisi II mencoba membangun tupoksi baru yaitu mengevaluasi HGU yang dikuasai oleh swasta,” ungkap Herman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah pertemuan itu, rombongan Komisi II DPR RI bersama mitra kerja melakukan peninjauan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan dilanjutkan melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di kantor PTPN VII Kota Bandar Lampung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerja diantaranya Rambe Khamarul zaman, Henry Yosodiningrat, Tamanuri (Nasdem), E.E Mangindaan. Sedangkan dari Sekretariat Kabinet diantaranya Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset, Teknologi dan Lingkungan Maritim, Arief Khumaidi dan Inspektur, Wawan Gunawan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya, pada hari Kamis (1/11), Komisi II telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dengan rombongan tim yang berbeda. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Syafruddin dan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Abdul Muis mewakili Sekretariat Kabinet dalam kunjungan kerja itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Setkab/DAN/DNS/ES</div>

Komisi II DPR RI Ungkap Usaha Perbaiki Pemberian Izin HGU Perkebunan

Suasana pertemuan antara Komisi II DPR RI, Mitra Kerja dengan SKPD dan Jajaran Badan Pertanahan di Kantor Pertanahan Provinsi Lampung, di ...

Baca selengkapnya »

Komisi V Desak KNKT Secepatnya Ungkap Sebab Kecelakaaan Pesawat Lion Air

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKZ9zxT0NLZ19x0QkmzW2di5ShJSj6oZKsnkCEoEAE-luvaD83n7c66r2zwV0VaSXg04Nz4v06-ll6UDm6nqc29AsbNCwLFPKQkTv6VAD3ymYQ4l6HoJp_BwJCFIuoleVKfxN9KtgHQaCk/s1600/Komisi+V+Desak+KNKT+Ungkap+Sebab+Kecelakaaan+Pesawat+Lion+Air.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKZ9zxT0NLZ19x0QkmzW2di5ShJSj6oZKsnkCEoEAE-luvaD83n7c66r2zwV0VaSXg04Nz4v06-ll6UDm6nqc29AsbNCwLFPKQkTv6VAD3ymYQ4l6HoJp_BwJCFIuoleVKfxN9KtgHQaCk/s640/Komisi+V+Desak+KNKT+Ungkap+Sebab+Kecelakaaan+Pesawat+Lion+Air.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;">Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menanggapi soal kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa waktu lalau di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali. (Foto :Nadya/rni)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br />BALI.<b>WP-</b> Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap dengan telah ditemukannya black box atau kotak hitam pesawat Lion Air JT-610 yang mengalami insiden kecelakaan di perairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dapat segera melakukan tugasnya untuk mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut. Mengingat ini adalah pesawat yang masih tergolong sangat baru.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Ini pesawat baru, bahkan pesawat sangat baru. Datang tanggal 13 Agustus, mulai beroperasional 15 Agustus tahun 2018. Baru beberapa bulan yang lalu, terus bisa terjadi insiden seperti ini. Tentu seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dunia penerbangan ingin tahu apa sebabnya, yang menyebabkan kejadian ini bisa terjadi,” kata Lasarus di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (01/11/2018).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Legislator PDI-Perjuangan ini juga berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan dirinya mendorong mitra kerja Komisi V DPR RI, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kelaikan penerbangan yang ada saat ini. Dirinya juga meminta Kemenhub untuk menjadikan zero tolerance terhadap keselamatan penumpang dijadikan prioritas utama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lasarus juga berasumsi bahwa kecelakaan pesawat tersebut terjadi akibat adanya maintenance yang kurang baik dari maskapai Lion Air. Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) itu berdalih bahwa pesawat baru jika tidak mendapatkan perawatan atau maintenance yang bagus, maka tidak akan maksimal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Ini pesawat baru, tapi sebaru apapun pesawat kalau tidak dilakukan perawatan dengan baik, tentu bisa rusak. Kalau kerusakan tidak diperbaiki secara maksimal, inilah yang terjadi. Pemikiran kita sebagai orang awam seperti itu. Tapi marilah kita bersama-sama bersabar, menunggu fakta sebenarnya yang akan diungkap oleh KNKT,” ajak Lasarus.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengenai apakah perlu dilakukan audit terhadap perusahaan pensupplai pesawat Boeing yang menjadi jenis pesawat naas yang dipakai Lion Air pada penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang itu, Lasarus merasa lebih baik dilakukan audit internal lebih dulu. Menyangkut perusahaan Boeing sendiri pastinya akan me-review hasil buatannya, karena ini menyangkut bisnis yang ada.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Senada dengan Lasarus, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto juga sependapat bahwa persoalan kecelakaan Lion Air tidak lain karena masalah perawatan. “Intinya masalah perawatan. Saya yakin semua pesawat itu sama semua, perlu maintenance yang bagus. Dengan black box yang ditemukan, saya harap kejadian ini tidak akan terulang kembali,” harap legislator Partai Demokrat itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> # Eli | Parlementaria/ndy/sf</div>

Komisi V Desak KNKT Secepatnya Ungkap Sebab Kecelakaaan Pesawat Lion Air

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menanggapi soal kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa waktu lalau di sela-sela Kunjungan Kerja Komi...

Baca selengkapnya »