Warta Persada | Portal Berita: Nusa tenggara timur

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri lakukan Monev Di Nusa Tenggara Timur*

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEskQsXdNgAO8Qk_dsuwMHgzOhhe3NfADUO1PXBgH8-n15Tz8W6adVSLlfisblVA7l3h6dX-uqaIv8nitjU50-vVK_uOigrs6IUEVpJVle-oCansy4sy6xt33_Ek5gGcrpp40UQbz-O5pDR3Ms0tGWK-gXnwki7M8fOPn3yEpAacvBF9gO7zvg1GVpL4IB/s1280/IMG-20240914-WA0030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEskQsXdNgAO8Qk_dsuwMHgzOhhe3NfADUO1PXBgH8-n15Tz8W6adVSLlfisblVA7l3h6dX-uqaIv8nitjU50-vVK_uOigrs6IUEVpJVle-oCansy4sy6xt33_Ek5gGcrpp40UQbz-O5pDR3Ms0tGWK-gXnwki7M8fOPn3yEpAacvBF9gO7zvg1GVpL4IB/s320/IMG-20240914-WA0030.jpg" width="240" /></a></div> Nusatenggara timur.Wp.Com.Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menyampaikan kepada media bahwa Satgas terus melakukan 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada proyek-proyek Pemerintah. 
Adapun kali ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian. 
Satgassus melakukan monev di 12 Titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024. Rangkaian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Maggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Pada 9 – 13 September 2024. 
 Adapun perincian kegiatannnya antara lain: 
 *12 Proyek Irpom dan DAK Irigasi Tersebut antara lain:* 
1.	RJIT Persawahan Wae Reca Desa Nanga Labang Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.200.000.000,- 
2.	Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi Desa Nanga Labang Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.100.000.000,- 
3.	Irpom Desa Compang Ndejing Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,- 
4.	Irpom Desa Watu Mori Kec. Rana Mese Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,- 
5.	Irpom Poktan Agro Mandiri Desa Compang Dalo Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,- 
6.	Irpom Poktan Like Leok Desa Compang Dalo Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,- 
7.	Pembangunan Damparit dan Jaringan irigasi Desa Bulan, Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.120.000.000,- 
8.	RJIT Desa Bulan Kec. Ruteng Kab. Manggarai dengan nilai Rp.200.000.000,- 
9.	Irpom Desa Golo Pongkor Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.112.800.000,- 
10.	Damparit Desa Golo pongkor Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.114.000.000,- 
11.	DAK Irigasi Box bagi pintu air dan jaringan irigasi tersier Desa Compang Longgo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat  dengan nilai Rp.95.000.000,- 
12.	DAK Irigasi Air tanah dalam Desa Wae Kelambu Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dengan nilai Rp.285.000.000,-
 Kegiatan pemantauan lapangan ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian. Sekaligus juga Penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari DAK Serta Program Irigasi Perpompaan agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan lebih intensif dan massif. Sehingga ketahanan pangan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan. Jika penyaluran air ke Sawah petani tepat guna, maka petani akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah panennya. Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara yang korup. 
 Harun Al Rasyid selaku ketua Tim menyatakan bahwa 
Dari Pemantauan 12 titik dilapangan, mayoritas sudah termanfaatkan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti yang disampaikan kelompok Tani (poktan), dalam dialog bersama Pemkab Manggarai Barat diantaranya:
 1.	Konstantinus, Poktan dari kecamatan Kuwus menyampaikan bahwa terkait harga barang di toko, seperti semen. Terkadang poktan menggunakan harga Kabupaten (lebih rendah). Sedangkan dilapangan, harga angkutnya melebihi anggaran patokan kabupaten
 Satgassus menyarankan kepada Pemda, untuk membuat patokan harganya tidak hanya 1, tapi 3 misal, agar setiap kecamatan bisa memilih yang harganya mendekati, sebab ini kecamatannya banyak. Sedangkan kepada poktan disarankan agar jika ada harga yang berbeda dari patokan, ditulis riilnya dan disimpan kwitansinya. Supaya ketika ada pemeriksaan bisa disampaikan dengan jujur. _”Nggak usah kawatir. Kalau jujur, pasti selamat. Ukuran mencuri itu, kalau dia melakukan sesuatu dan jika diketahui orang lain, malu—maka itu tanda-tandanya—nggak mau disaksikan orang lain. Tanya pada diri sendiri: kalau saya melakukan itu, Tuhan marah apa tidak. tidak perlu tanya orang lain.”_ Kata Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus.
 2.	Simplisius Jahali, Poktan dari Kec. Boleng, mengharapkan pengawasan terkait pencairan, jangan sampai ada penyelewengan. Hal ini ditanggapi Kabid PSP, bahwa jika administrasi pencairan tahap sebelumnya sudah beres, tahap berikutnya pasti cair. 
Kepada Pemda, Satgassus mengingatkan  bahwa _”DAK ini uang pusat yang dititipkan ke daerah. Yang kita harapkan peran APIP Daerah, peran inspektorat untuk melakukan pengawasan.”_
 3.	Serta ada masukan terkait rekayasa irigasi, seperti yang terjadi di Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat yang merupakan penghasil padi terbanyak Kedua di Manggarai Barat. _”Jika ketahanan pangan diutamakan, perlu ada rekayasa irigasi. Sebab sumber airnya ada, tapi belum merata penyalurannya, mungkin luasan lahan bisa direkayasa untuk membuat saluran air atau penampung”_. Kata Diklosari Salah satu ketua poktan.
 Dari Kementan memberi solusi: _”Kalau sumber airnya diatas, itu bisa pompanisasi. Damparit, ini ada sungai, bisa dialirkan ke sawah2. Kementerian Pertanian bisa fasilitasi itu, tapi jangan tahun yang sama. Misal tahun ini damparit, tahun depan RJIT, tahun depannya lagi pompanisasi. Bisa lewat pengajuan bisa juga diskresi pimpinan atau aspirasi. Fokusnya untuk peningkatan produksi pangan.”_ Ujar Rahmanto, Kementerian Pertanian. 
 Dalam kegiatan monev ini, Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes POLRI dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama Andre Dedy Nainggolan, Andi Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Heryanto melakukan pemantauan bersama dengan Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian  yang dipimpin oleh Rahmanto, Inda F dan Arpin.
 Didampingi Sekda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor, Kadis Pertanian Manggarai Timur John Sentis, Kabid PSP Manggarai Timur Lili Yana Alni. Sekda Kabupaten Manggarai Fansy Jahang, Kadis Pertanian Manggarai Ferdinandus Ampur. Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Manggarai Barat Hilarius Madin, Kadis Pertanian Manggarai Barat Laurensius Halu, Kabid PSP Manggarai Barat Inosensius E. Barjo, beserta seluruh jajaran Pemda terkait, para kelompok tani, fasilitator, dan pengawas pertanian.

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri lakukan Monev Di Nusa Tenggara Timur*

Nusatenggara timur.Wp.Com.Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menyampaikan kepada media bahwa Satgas terus melak...

Baca selengkapnya »

Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz1SJo7ldC0TlZZ7cs-7HQqcKubYxIMJ1_uWAiqI1cVr96c5ShXlTDHf-UmyVcfjLAIZieIkirClU6PDyw6Rm9AE2BuC8OTeskp4HHAFrM0hWDuzXDXBp-ngqHOmbZfwrCL3PMWcB0ZlKwVBkJxJThHfvJmy5oFBQ5mZAjtMz0d4fhhu13UztnkKxewLNM/s1280/IMG-20240623-WA0052.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz1SJo7ldC0TlZZ7cs-7HQqcKubYxIMJ1_uWAiqI1cVr96c5ShXlTDHf-UmyVcfjLAIZieIkirClU6PDyw6Rm9AE2BuC8OTeskp4HHAFrM0hWDuzXDXBp-ngqHOmbZfwrCL3PMWcB0ZlKwVBkJxJThHfvJmy5oFBQ5mZAjtMz0d4fhhu13UztnkKxewLNM/s320/IMG-20240623-WA0052.jpg" width="320" /></a></div> Nusa Tenggara Timur. Wp.Com.Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kepada Media menyatakan bahwa tim bersama Polres Manggarai dan Polres Manggarai Barat memantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat NTT. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 18-22 Juni 2024. Tim terdiri dari Hotman Tambunan selaku Ketua Tim, Herbert Nababan selalu Wakil Ketua Tim, dengan beranggotakan Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menambahkan pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara serta memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi.
 Herbert Nababan Wakil Ketua Tim yang merupakan mantan Penyidik senior KPK memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan  Bupati Manggarai dan Bupati Manggarai Barat beserta jajaran termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan kembali bahwa jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak. Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pasca penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton *(total nilai subsidi sebesar Rp54 Triliun)*
 Herbert juga mengatakan bahwa Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stock pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
 Menurut Hotman tim ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat karena penebusan pupuk bersubsidi di kedua wilayah ini menggunakan 2 (dua) metode penebusan yaitu dengan kartu tani dan KTP dan mengecek bagaimana dinas pertanian melakukan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
 Kemudian, Hotman selaku Ketua tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan  tim menemukan 
 1. Di kedua kabupaten tersebut masih banyak petani bahkan mencapai ribuan yg seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di E-RDKK. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum padu padannya nomor NIK petani dengan data dukcapil dan tidak cukupnya waktu untuk melakukan peng input an data di E-RDKK. Satgassus menyarankan agar segera data NIK petani dipadupadankan dgn data Dukcapil dan kemudian segera mendaftarkan mereka di data Simluhtan dan data E-RDKK. Dalam hal ini juga Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk memberi waktu yg cukup pada Kabupaten utk melakukan peng input an data di E-RDKK dan memberi kebebasan pada Dinas Pertanian Kabupaten melakukan perubahan E-RDKK nya dlm batas yg diperbolehkan oleh Permentan menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing2 kabupaten. 
2. Sampai dengan Juni 2024, masih banyak kartu tani yg belum disalurkan oleh bank kepada petani sehingga petani tidak bisa menebus jatah pupuk bersubsidinya. Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani, maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan agar penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme yaitu penebusan dengan menggunakan KTP. 
3. Masih belum terdistribusinya secara merata keberadaan kios, bahkan ada petani yg harus menebus pupuk dgn jarak lebih kurang 80km. Untuk itu Satgassus menyarankan pada Kementerian Pertanian RI utk mengatur dalam petunjuk teknis jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan KUD menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani. 
4. Para distributor dan kios masih belum memahami petunjuk teknis penyaluran secara utuh dan untuk itu Satgassus menyarankan agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara intens melakukan sosialisasi akan aturan-aturan teknis penebusan kepada para distributor dan kios di propinsi NTT. 
5. Kios dan distributor juga belum memahami kewajiban stok minimum di masing-masing gudang distributor dan kios. Untuk itu diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten untuk mengawasi secara intens keberadaan stok ini dan juga agar PIHC segera memberikan akses jumlah stok di kios dan distributor kepada dinas perdagangan dan dinas pertanian kabupaten sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dan melakukan antisipasi jk stok tidak ada di kios dan distributor. 
6. Masih banyaknya penolakan transaksi penebusan oleh Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kecamatan karena ketidaklengkapan administrasi. Hal ini sangat merugikan kios jk benar pupuk tersebut sudah disalurkan kepada petani. Untuk itu Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian RI utk membuat petunjuk verval dimana sebelum transaksi penebusan diverifikasi oleh Tim Verval kecamatan, agar terlebih dahulu transaksi ini di verval oleh Tim PIHC utk memperbaiki dan melengkapi administrasi yg diperlukan sesuai standar yg ada sehingga memastikan tidak adanya lagi penolakan keabsahan transaksi oleh Tim Verval Kecamatan.
 Dalam kesempatan ini juga Satgassus mendapatkan keluhan dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bahwa mereka tidak lagi didukung operasional yang memadai ketika melaksanakan tugas pendataan petani dan verifikasi validasi transaksi penebusan pupuk bersubsidi.  Pada kesempatan tersebut Satgassus meminta pada Pemerintah kabupaten dan Kementerian Pertanian RI untuk memberikan dukungan operasional yg cukup mengingat strategisnya peran PPL dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program pupuk bersubsidi ini yg menggunakan metode digitalisasi dalam pendataan, penebusan, serta verifikasi dan validasi  transaksi.

*Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat*

Nusa Tenggara Timur. Wp.Com.Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri kepada Media menyatakan bahwa tim bersama Polres...

Baca selengkapnya »

Buka Fashion Carnaval Pagelaran Budaya, Kapolda NTT : Ini Wujud Apresiasi terhadap Kekayaan Budaya NTT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsoZZOrlkQ9gE0x_UjtiU3aOq9SDAleN4E2Js_0uUfOvUBmkEkDvbW0gCdM2xcGHey2RT-7x_voFURmCr8reLW5RUP_Go5sXDfxrKbPlfVYe0UvlQ7i_Nf9KfveRTg64aZUrSO8T1ebnWNWccYkwI974e2nV8DHyD4GDBL7ob2QSthuoJQ7eI-Vdz7_YkJ/s1280/IMG-20240623-WA0048.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsoZZOrlkQ9gE0x_UjtiU3aOq9SDAleN4E2Js_0uUfOvUBmkEkDvbW0gCdM2xcGHey2RT-7x_voFURmCr8reLW5RUP_Go5sXDfxrKbPlfVYe0UvlQ7i_Nf9KfveRTg64aZUrSO8T1ebnWNWccYkwI974e2nV8DHyD4GDBL7ob2QSthuoJQ7eI-Vdz7_YkJ/s320/IMG-20240623-WA0048.jpg" width="320" /></a></div> Kota Kupang, Wp.Com.Sabtu (22/6/24) - Kegiatan spektakuler, Fashion Carnaval Pagelaran Budaya Bhayangkara HUT Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024, resmi dibuka oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A.Acara yang berlangsung di Jl. Eltari, depan kantor Gubernur NTT, ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Wakapolda NTT, Irwasda Polda NTT, serta para pejabat utama Polda NTT. 
Dalam sambutannya, Kapolda NTT mengungkapkan tujuan dari Fashion Carnaval ini, yaitu untuk mengangkat dan mempromosikan warisan budaya serta membangun memori masa depan etnis budaya yang beragam di Provinsi NTT. "Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun komunikasi budaya di NTT yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakatnya yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan," ujarnya. 
Lebih lanjut, Kapolda menambahkan, "Ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat NTT. Melalui acara ini, kita dapat menyaksikan betapa beragamnya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh daerah kita. Mari kita jaga dan lestarikan budaya NTT."
 Fashion Carnaval ini melibatkan peserta dari masing-masing kabupaten/kota di wilayah Polda NTT, yang diwakili oleh Polres/Polresta setempat. Setiap Polres mengirimkan modelnya untuk berpartisipasi dalam acara ini. 
Acara dimulai dengan parade yang melibatkan pasukan karnaval seperti pasukan berkuda, Drumband Polda NTT, pasukan dari berbagai Polres di jajaran Polda NTT, Barongsai, dan Ekawangi. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan pasukan karnaval oleh Kapolda NTT dengan mengibarkan bendera, dimulai dari Jalan Eltari dan berakhir di lapangan Mapolda NTT. 
Dengan demikian, Fashion Carnaval Pagelaran Budaya Bhayangkara HUT Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024 tidak hanya menjadi wujud perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat keberagaman budaya dan mempromosikan potensi pariwisata Provinsi NTT.

Buka Fashion Carnaval Pagelaran Budaya, Kapolda NTT : Ini Wujud Apresiasi terhadap Kekayaan Budaya NTT

Kota Kupang, Wp.Com.Sabtu (22/6/24) - Kegiatan spektakuler, Fashion Carnaval Pagelaran Budaya Bhayangkara HUT Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024, ...

Baca selengkapnya »

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri lakukan Monev Di Nusa Tenggara Timur*

*Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat*

Buka Fashion Carnaval Pagelaran Budaya, Kapolda NTT : Ini Wujud Apresiasi terhadap Kekayaan Budaya NTT

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

Temuan Mabes Polri saat pantau penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat